KPK periksa Bupati Bogor soal kasus lahan makam

komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, tenntang jumlah suap di pengurusan izin objek wisata pembangunan tempat pemakaman bukan publik (tpbu).

saya dipanggil untuk saksi kasus tertangkap tangannya ketua dprd, papar rachmat saat datang ke gedung kpk jakarta selama selasa sekitar pukul 10.30 wib.

saya sudah berkomunikasi sekali dengan sms, tapi tidak mengenai lahan, jawab rachmat ketika ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, yang merupakan tersangka pada persentasi tersebut.

rachmat yasin merupakan orang dan menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare dalam desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.

Informasi Lainnya:

pada pemeriksaan dalam kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menungkapkan proses pengajuan izin tpbu sudah tuntas.

proses pengajuan telah selesai, yang mengajukan pt garindo perkasa, sudah banyak sk bupati, telah banyak kajian lapangan juga teknis namun saat sk bupati keluar akan tetapi ada tangkap tangan yang menyerahkan uang, ujarnya.

tapi izin objek wisata tak menunjukkan kepemilikan, maka hanya wilayah saja dan kami tunjukan sehingga tidak menyangkut kepemilikan, ujarnya.

direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu tersebut dari kemarin. karyawan menyatakan belum sudah berhadapan serta berkomunikasi dengan perkasa sentot susilo.

kpk menjerat perkasa sentot susilo dalam 16 april 2013, ketika memberikan uang rp800 juta pada pegawai dinas pendidikan kabupaten bogor, usep jumeino, selama rest area sentul.

dalam jumlah ini, kpk sudah memutuskan lima tersangka yaitu iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer pada pemkab bogor, listo wely sabu, dan direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.