proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak layak agar disetujui dpr ri sebab sederat alasan.
selain sebab sederat program pada proposal tersebut telah terakomodasi pada apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, papar anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo dalam jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan lainnya, pemerintah belum mampu membuatkan bbm bersubsidi, sebab angka yang diselundupkan terbilang amat besar volumenya.
karena itu, proposal dana kompensasi dan ingin dimasukan selama apbn-p 2013 tidak mengikuti persyaratan untuk diterima, papar dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi tersebut, ada website dan sama dan serupa dengan santunan segera tunai (blt) terhadap warga miskin.
kekuatan-kekuatan politik pada dpr ri pasti saja akan mempelajari dari pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika itu, blt untuk kuda tunggangan partai penguasa agar meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tak boleh berulang dalam pemilu 2014, katanya.
kompensasi lain seperti beras supaya penduduk miskin (raskin) serta santunan kepada siswa miskin dan website keluarga harapan telah terakomodasi pada apbn tahun berjalan.
alasan lain supaya menolak proposal tersebut adalah fakta bahwa pemerintah belum efektif mengelola bbm bersubsidi, sebab persentase yang dicuri serta diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih akibatkan pencurian dan penyelundupan dengan oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan atau tidak tidak salah sasaran telah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.
dengan demikian, terpenuhilah syarat untuk menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, papar bambang soesatyo.