kementerian selama negeri mengatakan hasil evaluasi kepada peraturan daerah atau qanun aceh tentang bendera juga lambang daerah.
saya harapkan berharap evaluasi yang dilaksanakan kemendagri, yang sangat konstitusional itu, diikuti oleh gubernur juga dpr aceh. banyak 12 poin. kata menteri di negeri, gamawan fauzi, di kantor presiden jakarta, senin.
evaluasi qanun aceh mau dilontarkan oleh pejabat kementerian selama negeri terhadap gubernur dan dpr aceh selama selasa (2/4).
gamawan berharap pemerintah daerah aceh juga dpr aceh memahami hasil evaluasi juga membuka rekomendasi dan diutarakan.
ketika ditanya langkah apa yang dilaksanakan pemerintah pusat manakala pemerintah daerah aceh menolak merevisi qanun setelah melayani evaluasi yang dilontarkan pemerintah, gamawan menyampaikan bahwa berdasarkan agama presiden dapat membatalkan peraturan daerah tersebut.
Baca yang lain: Pulau Tidung - Peluang usaha - Adha Cream
ini kan negara kesatuan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. ini adalah subordinat daripada sistem nasional, tak boleh ada yang memenggal peraturan perundang-undangan, ujarnya.
gamawan menyatakan, seharusnya pemerintah provinsi aceh menyesuaikan peraturan daerah melalui undang-undang yang berlaku dengan nasional.
ia dan menyambut bagus imbauan wakil gubernur aceh, muzakir manaf, pada warga pada aceh agar menghormati proses hukum.
saya menyambut menarik imbauan tersebut, oleh karena tersebut aku menempuh cara-cara yang persuasif, yang prosedural, dan konstitusional semisal tersebut, tegasnya.
ia serta menyampaikan, seharusnya pemerintah aceh lebih memperhatikan pada upaya supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesudah proses penyelesaian konflik bersenjata berkepanjangan.