badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi di hadapan 103 honorer selama pertemuan dalam ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dikuti kepala inspektorat serta pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyampaikan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi akan memeriksa tinggal berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim akan memverifikasi ulang berkas yang betul. maka, jika seandainya ada dan merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri sebab tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai muncul sanggahan sesudah diumumkan lulus untuk calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak lagi merupakan tanggung jawab bkd, akan tetapi menjadi kewenangan aparat penegak hukum sebab sudah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan karena bisa menimbulkan preseden buruk di perekrutan honorer di lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka bisa diproses secara hukum meskipun sudah diangkat merupakan cpns, ujarnya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyampaikan unsur pidana tak hilang walaupun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum sebab perbuatan tersebut telah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dibuat honorer juga harus diproses secara hukum, katanya.
tindakan tegas kepada oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan cuma untuk menegakkan hukum, tetapi supaya menciptakan keadilan makanya tidak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui pihak dan berhak namun tidak miliki kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tidak terpuji tersebut. efek jera mesti diberikan makanya tak ada lagi oknum dan berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyatakan pada peraturan pemerintah no43/2007 juga keputusan menteri pendayagunaan dan aparatur negara no5/2010 perihal pengangkatan honorer kategori ii mengatakan bahwa tidak ada klausul ataupun Satu pasal pun dan menjelaskan kiranya honor daerah bisa diangkat dijadikan cpns.
peraturan itu menyebutkan bahwa honorer dibiayai tidak dengan apbd atau apbn. tak dan banyak pasal dan menyebutkan kiranya mereka dapat bekerja selama instansi pemerintah secara terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer tersebut merupakan honor daerah namun honornya berasal dari apbd ataupun apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin menyampaikan, pihaknya sudah mendapatkan dugaan manipulasi data sejumlah honorer yang mengikuti kriteria adalah cpns 2013 pada normatif honorer kategori ii daripada dinas studi.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 perihal penetapan tenaga pendidik dan kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri dan swasta selama 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 pihak tercatat di registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut dalam 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, pada tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun tersebut dapat untuk bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, serta dapat sebagai bukti bagi aparat penegak hukum supaya mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan tersebut, secara serta merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal menjadi tenaga honorer kategori ii yang memenuhi kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dijadikan tenaga honorer dalam tahun 2006 dan 2007, cuma Salah satu pihak yang tercatat sebagai honorer direkrut dalam 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, adalah keberadaan sederat honorer yang tercatat pada daftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos supaya sd serta smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat pada juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian website wajib mempelajari sembilan tahun. karena itu sudah selayaknya data honorer yang dibiayai dengan dana bos diteliti ulang, sebab otomatis waktu kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Satu tahun direkrut dibuat honorer di 31 desember 2005, katanya.